Soal Diskualifikasi Paslon BERSAMA, AMM Angkat Bicara - Komando Plus
Headlines News :

Ads google

Adv google

Home » , , , » Soal Diskualifikasi Paslon BERSAMA, AMM Angkat Bicara

Soal Diskualifikasi Paslon BERSAMA, AMM Angkat Bicara

Written By Admin Iskandar on Kamis, 05 Juli 2018 | 06.36.00

Andi Mahyanto Massarappi
SINJAI - KOMANDOPLUS : Terkait soal diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Sinjai periode 2018-2023 nomor urut dua tagline BERSAMA, H. Sabirin Yahya - Andi Mahyanto Massarappi, sehari sebelum hari pencoblosan, Andi Mahyanto Massarappi pun angkat bicara.

Menurut Andi Mahyanto Massarappi (AMM) yang berprofesi sebagai pengacara, mengatakan diskualifikasi terhadap dirinya sebagai calon kontestan pilkada cacat hukum. Menurut AMM, diskualifikasi tersebut melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota.

"PKPU No. 5 Pasal A itu khan jelas menyebutkan KPU wajib melakukan klarifikasi terhadap calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Dan itu tidak dilakukan kepada saya," tutur AMM yang ditemui di Manggarabombang Kelurahaan Samataring Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, Rabu (04/07/2018).

Begitupun dengan pasal b PKPU No. 5, lanjut AMM, jelas menyebutkan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud diputuskan dalam rapat pleno.

Dia menguraikan, bahwa Penetapan diskualifikasi itu cacat hukum karena melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) No. 5 tahun 2017 pasal 57:

a. Jelas menjelaskan bahwa KPU wajib melakukan klarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

b. Hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud diputuskan dalam rapat pleno.

"Sedangkan KPU Sinjai tidak pernah melakukan klarifikasi kepada saya maupun ke pak Sabirin sebagai pasangan calon. Begitu juga kepada partai politik pengusung," ungkapnya.

Bahwa dengan tidak melakukan klarifikasi tersebut maka diskualifikasi yang dilakukan KPU dinilainya cacat hukum.

"Oleh karenanya, dengan tidak adanya klarifikasi tersebut maka diskualifikasi tersebut cacat hukum," tandasnya.

Maka kami, sambungnya, mendesak kepada Panwas Sinjai untuk mengembalikan hak-hak Paslon nomor 2 agar merekomendasikan kepada KPU kabupaten Sinjai:

1. Merekomendasikan kepada KPU untuk mengadakan pemungutan suara ulang di setiap TPS.

2. Menerbitkan SK penetapan baru terhadap ketiga pasangan calon untuk mengikuti pemungutan suara ulang karena SK pembatalan atau diskualifikasi terhadap Paslon nomor 2 cacat hukum. Jadi setelah Panwas menyatakan SK Diskualifikasi cacat hukum, dengan sendirinya KPU wajib menerbitkan Penetapan baru dan tidak bisa lagi memakai SK penetapan yang lama karena sudah dibatalkan.

3. Panwas wajib merekomendasikan kepada KPU untuk pemungutan suara ulang ( PSU ) karena produk KPU dalam pencoblosan tanggal 27 Juni batal demi hukum karena cacat prosedural.

4. Panwas sangat mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada KPU untuk PSU karena ini adalah sengketa proses, bukan sengketa hasil. Dan ini dalam ranah kewenangan Panwas.

Untuk diketahui, sehari sebelum hari pencoblosan, KPU Sinjai menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pembatasan Pasangan Calong Bupati dan Calon wakil Bupati Sinjai 2018 yang mendiskualifikasi pasangan calon bupati usungan Partai Demokrat, PAN, dan PDI Perjuangan, H. Sabirin Yahya - Andi Mahyanto Massarappi.

Dan pada saat pencoblosan, foto Paslon nomor urut dua itu masih terpasang di kertas suara dan memperoleh sejumlah suara padahal sudah didiskualifikasi oleh KPU setempat. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Markas Kodim 1408/BS Lt. 2 Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 085395591962 - 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
| Design Editor by Iskandar
Copyright © 2014. Komando Plus - All Rights Reserved
_____________
Template Design by Creating Website Published by Mas Template