Headlines News :

Ads google

Adv google

Home » , , , , » BPJS Kesehatan Gratis di Sinjai Berlaku Awal Feberuari 2018

BPJS Kesehatan Gratis di Sinjai Berlaku Awal Feberuari 2018

Written By Admin Iskandar on Jumat, 26 Januari 2018 | 09.21.00

Situasi pembahasan BPJS Kesehatan gratis di DPRD Sinjai.
SINJAI - KOMANDOPLUS : Pemerintah kabupaten Sinjai resmi memberlakukan BPJS kesehatan gratis pada awal Februari 2018 mendatang dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana pemerintah kabupaten Sinjai untuk menggratiskan BPJS kesehatan khususnya kepada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergolong prasejahtra, bukan hal mudah untuk diwujudkan sebagaimana mudahnya membalik telapak tangan. Itu disebabkan adanya tanggapan yang beragam sehingga terjadi pro dan kontra. Beragam tanggapan itu masing-masing dilatarbelakangi oleh alasan yang mendasarinya.

Ada pihak yang memandang dari sisi untuk kepentingan rakyat sehingga menilai BPJS Kesehatan gratis itu mutlak diberlakukan dengan mencarikan payung hukum yang dapat mendasarinya. Ada juga yang memandangnya dari sisi hukum yang menyebut tak memiliki landasan hukum sehingga rentan terhadap korupsi dan pelanggaran hukum. Ada yang melihat dari sisi politik bahwa BPJS Kesehatan gratis berpeluang mendulang suara terkait pilkada.

Namun setelah melalui serangkaian proses pembahasan di DPRD Sinjai yang dipimpin Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar, dan berlangsung alot beberapa hari yang lalu, akhirnya program BPJS Kesehatan gratis tersebut diputus melalui voting dengan hasil bahwa program BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat Sinjai tersebut berlaku pada awal Feberuari 2018 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Sinjai, Akbar Mu'min, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan gratis nanti maka anggaran pelayanan kesehatan akan disesuaikan dan dikalkulasi berapa yang terdaftar dan berapa yang belum terdaftar.

"Makanya kita kalkulasi berapa yang kita harus bayarkan," ungkap Akbar Mu'min.

Kadis Kesehatan, Suriyanto Asapa, menyatakan akan mengalami kendala dalam hal aturan dasarnya. "Namun jika semua pihak bertanggung jawab mulai dari saya di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKAD, DPRD, Sekda dan Bupati. Apalagi jika semuanya sudah tanda tangan," ujarnya.

Sementara dari pihak anggota DPRD dari fraksi Gorkar, A. Sabir, berpendapat sangat setuju jika pemberlakuannya nanti selesai rapat perubahan mendatang, dan kalau diberlakukan pada Februari 2018 atau sebelum rapat perubahan, itu rentan terhadap pelanggaran hukum.

Ada tiga orang wakil rakyat yang duduk di DPRD Sinjai asal kecamatan Sinjai Selatan yakni Darwis dari PPP, Amsul dari PBB, dan A. Sabir dari Golkar memiliki pandangan yang sama. Dan lantaran sikap anggota dewan dengan alasan hukum yang menjadi dasarnya itu sehingga dinilai tidak pro rakyat dan membuat kesal baik Kades maupun masyarakat yang berasal dari kecamatan Sinjai Selatan.

Kades Talle, Abd. Rajab, menyatakan kekecewaannya atas sikap anggota dewan yang menginginkan pemberlakuan BPJS Kesehatan gratis nanti setelah selesai rapat perubahan anggaran.

"Wakil kami dari Selatan enna gaga heddin diala fabbura (bahasa Bugis: tidak ada yang bisa dijadikan obat), dan merasa bahwa kecamatan Sinjai Selatan yang jumlah penduduk sekitar tiga puluh ribuan tidak terwakili di DPRD Sinjai terkait soal kesehatan gratis" kesal Abd. Rajab.

Ucapan senada datang dari kalangan pemuda. Dzulfikar dari Sinjai Selatan menyatakan bahwa tidak ada satu pun anggota DPRD yang mewakili kecamatan Sinjai Selatan yang membela kepentingan warga masyarakat.

"Saya kecewa karena tidak memperjuangan kepentingan kesehatan rakyat. Bahkan mereka terlihat menghalangi padahal ini kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Namun begitu, pihak anggota dewan tersebut tetap pada pendiriannya dengan dalih tidak ingin menyalahi aturan.

"Saya tidak mau melabrak hukum atau mengambil resiko karena jelas aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang isinya tidak boleh melakukan perjanjian jika anggarannya yang belum di sahkan," ujar A. Sabir beralasan. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Markas Kodim 1408/BS Lt. 2 Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 081342377788 - 085355426133 Makassar Sulsel. Wartawan komandoplus.com dibekali dengan kartu pers yang masih berlaku disertai Surat Tugas.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Design Editor by Iskandar
Copyright © 2014. Komando Plus - Media Cyber
_____________