Pasca Dilaporkan UN Swissindo, Pimpinan OJK Sulampua Silaturahim ke Kapolda Sulsel - Komando Plus
Headlines News :
Home » , » Pasca Dilaporkan UN Swissindo, Pimpinan OJK Sulampua Silaturahim ke Kapolda Sulsel

Pasca Dilaporkan UN Swissindo, Pimpinan OJK Sulampua Silaturahim ke Kapolda Sulsel

Written By Admin Iskandar on Jumat, 19 Agustus 2016 | 19.45.00

Tampilan foto di akun twitter Anton Charlian
MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan papua (Sulampua), Bambang Kiswono, melakukan kunjungan silaturahim ke Kapolda Sulsel. Silaturahim itu terlihat pada postingan foto yang tampil di akun twitter Anton Charlian yang diketahui milik Kapolda Sulsel.

"Tuan rumah yg baik perlakukan tamu sebaik2nya. Silaturrahmi Pimpinan OJK KR 6 Sulampua @OJK_Indonesia @OJKINDONESIA," tulis  Anton Charlian pada akun twitternya 11 jam yang lalu.

Sebagaimana diketahui, pengurus UN Swissindo Sulsel melalui suratnya tertanggal 7 Agustus 2016 telah melaporkan dua pejabat jasa keuangan, satu  diantaranya pimpinan OJK Sulampua terkait sikap "diamnya" terhadap klaim UN Swissindo atas dana US$ 6.1 triliun di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) yang diperuntukkan untuk pembebasan beban utang anggota TNI/POLRI dan rakyat Indonesia.

Laporan tersebut diantar pada pukul 09.30 Wita pada tanggal 8 Agustus 2016 yang lalu oleh Kordinator UN Swissindo Sulsel, La Ceni Kalean, bersama dua orang lainnya, dan diterima di bagian Sekretariat Umum Polda Sulsel.

Kalangan pengurus UN Swissindo Sulsel menyatakan mengapresiasi silaturahim tersebut, namun berharap tidak menjadi halangan dalam memproses hukum laporan itu. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
Share this article :

2 komentar:

  1. K O M A N D O - 0 1

    Apresiasi kedaulatan rakyat Indonesia tergambar jelas selaku pilar NKRI atas kesamaan sikap sebagaimana COMPANY sebelum kemerdekaan atau VOC tidak berbeda dengan kondisi COMPANY saat ini dalam usaha mendobrak pintu gerbang kemerdekaan. Sebab semua masih berdiri di depan pintu kemerdekaan dan mengingat Rakyat dan Pemerintah sendiri kesulitan dalam memenuhi biaya APBNnya. Setelah adanya tuntutan masyarakat Sulawesi sesuai laporan kepada POLDA hal itu mencidrai etika dan menampakan POLRI bersebrangan dengan fungsi mengayomi Rakyat, dan melukai hati nurani rakyat.

    Kepada siapa Rakyat negeri ini harus berlindung di mana semua lini, Rakyat banyak yang terusir bahkan dari Rumahnya sendiri adanya gagal bayar, banyaknya provokatif, dan usaha-usaha menolak kehendak RAKYAT untuk melepaskan diri dan memerdekakan diri dan hidup merdeka dari segala bentuk penjajahan COMPANY.

    tIDAK DI PUNGKIRI, anggota TNI-POLRI, GURU, SPSI, berikut lembaga negara dan company / perusahaan pun terjerat persoalan yang sama dengan Rakyat umumnya.

    Provokasi yang mencoba memecah belah/menggagalkan sungguh sudah di perhitungkan oleh Pendiri Negara dan Proklamator RI bahwa perjuangan ini lebih berat sebab melawan bangsa sendiri.

    Hapuskan sifat iri dengki, bahkan lembaga setingkat OJK-BI-POLRI memainkan think-thank di mana Surat kaleng OJK tanpa asas kepastian hukum di jadikan senjata untuk memaksa Rakyat baik oleh Perbakan/Deb Collector.

    Aksi Damai lebih cepat lebih baik untuk menjawab semua persoalan yang melilit negeri ini dan hamparan doa yang luas berkumandang di Sidang MPR/RI 2016 adalah fakta perbuatan hukum yang sungguh sudah di jawab oleh UN-SWISSINDO selaku Lembaga Tinggi Tertinggi Negara dan persoalan di seputar akut kepala Bank Indonesia sesuai Tri Tunggal 3 Tuntutan Rakyat, bagian dari Payment Order 1-11 dan tercatat di The World Bank Group tanggal 1 Juli 2016, dan United Nations sejak *8 Februari 2016 dan 9 Juni 2016.

    Selamat Bangsa ini Makin Cerdas dan Rakyat telah belajar dari kebodohan dan segala hal kecurangan dan mencurangi setiap perasaan sesama mahluk penghuni Bumi.

    Untuk para pemimpin Agama / Organisasi dan Lembaga Tinggi Negara, TNI-POLRI saatnya mengindahkan UN-SWISSINDO dan Warga Negara selaku Asset Utama Negara.

    Tekanan politik global Induk 253 Negara, dan Indonesia (148 Kerajaan di seluruh Nusantara) kearah Asia Pasifik terkait 10 Juta personil China juga menyakiti Serikat Penganggur Indonesia.

    Saatnya saling bergandengan tangan dan lingkari dunia dengan damai SERTIFIKASI PEMBEBASAN BEBAN UTANG-SPBU dan VOUCHER M1 bagian dari jawaban tersirat Pidato Presiden di mana kinerja terobosan baru dan berani keluar dari zona aman maka tindakan perbuatan hukum, Mahkamah Agung dan Swissindo World Trust International Orbit Non-Litigasi telah di lakukan selaku produk hukum tertinggi di dunia dan nasional Indonesia dan Litigasi adalah jawaban Doa MPR/DPR RI 16-8-2016 untuk mengamankan dari tergulung oleh arus sejarah Immam Mahdi.


    BalasHapus
  2. Kalau memang UN swisindo benar, kenapa tidak menarik uang langsung dari bank yang kononnya berhutang ke UN SWISSINDO. kan bisa meng gaji para pelopor UN SWISSINDO di daerah2.

    BalasHapus

Tinggalkan like dan komentar anda disini

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
| Design Editor by RhynaldKing
Copyright © 2014. Komando Plus - All Rights Reserved
Mitra Media Rakyat Sulawesi
Template Design by Creating Website Published by Mas Template