Headlines News :

Ads google

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours
Jl. Gn. Bawakaraeng No. 111E (Depan SPBU Terong) Telp. 0411-420600 WA 085395591962 Makassar

Propellerads

PropellerAds
Home » , » Raskin Tiga Desa Di Jeneponto Diduga “Menguap”

Raskin Tiga Desa Di Jeneponto Diduga “Menguap”

Written By komando plus on Kamis, 21 Maret 2013 | 16.00.00

Ilustrasi
JENEPONTO – KOMANDOPLUS : Distribusi beras untuk untuk keluarga miskin (Raskin) di tiga desa di kabupaten Jeneponto Sulsel diduga bermasalah karena jumlah yang tersalur ke masyarakat lebih kecil dari jumlah quota yang ditentukan. Tiga desa tersebut masing-masing Desa Paitana Kecamatan Turatea, Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu, dan kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu.

Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan RI) di Jeneponto mensinyalir adanya penyalahgunaan raskin tahun 2012 di tiga desa tersebut. Dari hasil investigasinya menyebutkan, sepanjang tahun 2012 terjadi puluhan ribu kilogram raskin yang tidak tersalur ke masyarakat setempat.

Di desa Paitana, jumlah raskin yang tersalur ke enam dusun tidak sesuai jumlah yang seharusnya. Disana terjadi selisih pengurangan yang diturunkan ke masing-masing dusun dan tidak sesuai dengan bukti tanda terima raskin yang ditanda tangani di setiap dusun dengan jatah yang sebenarnya.

Ada dugaan terjadi penyimpangan dan penggelapan raskin yang tidak tersalur ke setiap kepala dusun bahkan ada yang sama sekali tidak tersalur ke masyarakat sebanyak 1.294 karung atau setara dengan 19.410 kg dikali Rp 5.000/liter atau sekitar Rp.97.050.000.

Kades Paitana, Mukhtar S.Kom, yang diklarifikasi terkait adanya dugaan penggelapan raskin menampik tudingan tersebut. ‘’Semua keterangan dan surat penyataan yang diberikan oleh masing- masing kepala dusun semua tidak benar, dan juga masalah raskin semua turun selama 13 kali ditahun 2012,” bantah Muhtar, namun mengakui jika itu terjadi adalah merupakan kelalaiannya.

Sedangkan di kelurahan Empoang terjadi hal serupa. Di enam dusun terdapat warga penerima raskin memperoleh raskin tidak sesuai jatahnya. Misalnya di lingkungan Parappa, jatah bulan Juni – Desember 2012 seharusnya 83 karung setara 1.245 kg, namun yang disalurkan hanya 80 karung, dua karung sebagai pengganti sewa mobil dan jasa angkut bagi yang mengantar, sedangkan satu karungnya tak diketahui rimbanya.

Komnas Waspan mengkalkulasi, jumlah raskin yang tidak tersalur ke masyarakat sebanyak 395 karung setara dengan 5.925 kg selama 13 bulan penyaluran di tahun 2012. Selama kepemimpinan Lurah Empoang Makkulau S.Sos, hal seperti itu terjadi dua tahun dengan kurang lebih 790 karung setara 11.850 kg jika dikali Dengan Rp.5000/liter harganya sekitar Rp.59.250.000.

Lurah Empoang Makkulau S.Sos yang dikonfirmasi membantah keras. Menurutnya, selama memimpin keluharan Empoang Utara kurang lebih dua tahun hingga 2012, tidak ada penyimpangan. Dan semua jatah raskin sesuai dengan RTS yang mendapatkan sudah tersalur sesuai dengan Juknis dan aturan tanpa ada yang tersisa sedikit pun juga.

Begitu juga di kelurahan Monro-Monro mengalami hal yang sama. Di sana terdapat empat dusun memperoleh raskin tidak sesuai dengan bukti tanda terima raskin yang ditanda tangani di setiap lingkungan karena ada pemotongan empat karung setiap kali penyaluran per dusun. Dua karung diperuntukkan sebagai sewa angkutan dan jasa angkut, sedangkan dua karung lainnya diperuntukkan sebagai jatah tenaga honorer staf di kantor kelurahan setempat.

Rincian Komnas Waspan menyebut ada ribuan karung beras raskin alokasi tahun 2012 di kelurahan Monro-Monro yang tidak sesuai peruntukannya. Diduga terjadi penyimpangan atau penggelapan raskin yang tidak turun ke setiap masing-masing kepala lingkungan atau sama sekali tidak tersalur ke masyarakat sebanyak 297 karung setara dengan 4.455 kg atau senilai Rp.22.275.000 jika dinilai seharga Rp 5.000/liter.

Lurah Monro-Monro, Amiruddin, yang dikonfirmasi di kediamannya membenarkan adanya pemotongan raskin itu. ‘’Itu benar ada pemotongan empat karung setiap raskin diturunkan. Tetapi itu hasil kesepakatan dari lingkungan sendiri,‘’ aku Amiruddin.

Namun pihak Bulog yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak pernah membebankan adanya biaya angkutan atau jasa pengantaran. “Kami tidak pernah membebankan baik itu pihak kelurahan atau kepala desa karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah melalui pihak Bulog itu sendiri.”

Komnas Waspan RI di Makassar meminta pihak yang terkait agar menindaklanjuti hal tersebut sebab ada dugaan terjadi penyalahgunaan atau penggelapan raskin oleh oknum yang bermaksud untuk kepentingan pribadi. (kontr. sfr/rml)
Share this article :
 
Design Editor by Iskandar
Copyright © 2014. Komando Plus - Media Cyber - Email: redaksikomandonews@gmail.com
_____________