MAKASSAR _ KOMANDOPLUS : Rasio Yang tak seimbang antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan obyek yang diawasi, dan jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis semakin berkurang yang diperparah oleh dukungan anggaran yang lemah, serta meningkatnya ragam kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan, kesemuanya membuat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan belum optimal. Kenyataan itu pula menjadi latar belakang penyelenggaraan Rapat koordinasi teknik, dan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemeriksaan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel di hotel Singgasana Makassar, Senin (25/2).
Pihak penyelenggara mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan adanya out put rumusan peta pengawasan ketenagakerjaan menyangkut permasalahan dan potensi yang mungkin dikembangkan, serta formulasi dalam koordinasi dan kerjasama antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
Kepala Disnakertrans Sulsel diwakili Drs.H.Hidayat kangkong MM, mengatakan dalam perspektif pembangunan ketenagakerjaan di Sulsel, peran pengawasan ketenagakerjaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan kepatuhan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, melainkan dituntut untuk mampu memberikan dukungan terhadap program ketenagakerjaan lainnya seperti peningkatan produktifitas, penyiapan angkatan kerja berkualitas dalam rangka menekan angka pengangguran.
Informasi yang diperoleh, masih lemahnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota se Sulsel disebabkan isu pengawasan ketenagakerjaan tidak didukung oleh kebijakan daerah setempat. (isk)
