 |
| Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Mudji Waluyo MM |
MAKASSAR - KOMANDO Plus : Sebanyak tiga puluh lima ormas Non Gouverment Organisation (NGO) di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mendaftar di Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Damai (Komit Damai) untuk sepakat menjaga terciptanya pamilukada damai di Sulsel.
Selain ormas NGO, kalangan mahasiswa dari BEM se kota Makassar, Panwaslu, KPU, tokoh budaya, unsur Pers, Tim Sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya juga sepakat dan memiliki misi yang sama dalam menjaga keamanan di Sulsel terkait agenda suksesi pilkada.
Seperti diketahui, kalangan mahasiswa yang sering turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya terkadang berbuntut tindakan anarkis.
Namun terkait pemilukada, mahasiswa sepakat untuk tidak melakukan anarkis dalam aksi demonstrasinya mendatang.
"Pihak mahasiswa mengatakan, tidak ada tindakan anarkis sepanjang kami diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi," pinta mahasiswa disampaikan Prof. DR. Aswanto SH,MH,MM saat memberi sambutan pada Seminar Pemilukada Damai bertema "Peran serta civitas akademika, NGO, Ormas, Media, Kepolisian, serta Tim Sukses Pasangan Cagub dan cawagub dalam mewujudkan Pemilu gubernur yang demokratis damai dan aman" yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Damai (Komit Damai) di Hotel Clarion Makassar, Senin (3/12).
Sejalan dengan hal itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. H. Mudji Waluyo SH,MM, pada kesempatan yang sama mengharapkan peran seluruh elemen masyarakat Sulsel untuk menjaga dan menciptakan Sulsel sebagai daerah yang aman sebagaimana yang tercipta selama ini.
"Harapan saya bagaimana masyarakat bisa menciptakan situasi yang aman, itu saja," ujar Kapolda.
Kapolda menguraikan, konsep mabbulo sibatang sebagai salah satu perinsip budaya Sulsel akan terus dipelihara dan dikembangkan sebagai konsep menciptakan situasi aman.
"Setiap Polres sudah ada konsep mabbulo sibatang dengan pabicara yang terus aktif berjalan untuk menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tanpa harus masuk ke ranah hukum," kata Kapolda. (isk)
