Headlines News :

Ads google

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours
Jl. Gn. Bawakaraeng No. 111E (Depan SPBU Terong) Telp. 0411-420600 WA 085395591962 Makassar

Propellerads

PropellerAds
Home » , » Ketua PWI Sulsel – Kapolda Teken MOU

Ketua PWI Sulsel – Kapolda Teken MOU

Written By komando plus on Senin, 29 Oktober 2012 | 13.00.00

MAKASSAR – KOMANDO Plus : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Zulkifli Gani Ottoh, dengan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, menandatangani nota kesepamahaman (MoU) di gedung Graha Pena Makassar, Senin (29/10). MoU tersebut sebagai tindak lanjut dari nota kesepamahaman yang ditandatangani Dewan Pers dan Polri di Jambi Feberuari lalu.


"Kami sangat perhatian terhadap perlindungan Pers, apalagi MoU ini sudah terjalin di tingkat pusat antara Dewan Pers dan Polri, sehingga di daerah ditindaklanjuti," ujar Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo di Makassar.

Kapolda mengatakan, nota kesepahaman antara dewan Pers dan Polri terkait perlindungan kebebasan Pers yang menegaskan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan menjamin kebebasan Pers.

Masih kata Kapolda, MoU tersebut berisi kesepakatan untuk mengimplementasikan program kerja sama. Kerja sama tersebut diharapkan sebagai media koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers.

"Sebagai warga yang mengerti dan taat hukum hendaknya memperhatikan UU Pers maupun UU lainnya karena kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh UU," katanya.

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Otto mengaku, implementasi kebebasan Pers itu tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana setiap laporan sengketa Pers ke polisi harus ditangani dengan UU Pers secara berjenjang mulai dari hak jawab, hak koreksi hingga ke dewan pers.

Terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan yang kerap menjadi masalah sebagai dampak kurangnya sosialiasi Undang Undang Pers yang menjamin keselamatan jurnalis.

Dewan Pers pun menegaskan pelaku kekerasan terhadap wartawan harus ditindak dengan proses pidana.

Dalam MoU ini ditegaskan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 salah satunya yakni sanksi berupa hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda 200 juta rupiah bagi yang menghalangi kinerja wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Penyelesaian sengketa pers itu, masyarakat diberikan hak jawab hak koreksi maupun hak sanggah terhadap suatu karya jurnalistik. Meski difasilitasi oleh PWI namun MoU ini berlaku bagi seluruh wartawan yang bertugas aktif melakukan kegiatan jurnalistik di Sulsel.

Kapolda menghadirkan dua puluh delapan Kapolres ditambah satu Kapolrestabes dan seluruh jajarannya yang berkaitan dengan penyidikan beserta para penyidiknya.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Tokoh Pers nasional H.M Alwi Hamu, unsur Dewan Pers, GM PT. Angkasa Pura, GM Pertamina Wilayah, dan ratusan wartawan. (iskandar)
Share this article :
 
Design Editor by Iskandar
Copyright © 2014. Komando Plus - Media Cyber - Email: redaksikomandonews@gmail.com
_____________